STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK

STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK

STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK

Terdiri dari:

Stelsel Nyata (Rill Stelsel)
Ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar – benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Kelebihan system ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru akan dikenakan pada akhir periode, yaitu setelah riil diketahui.

 

Stelsel anggapan (Fictieve Stelsel)

Stelsel ini bekerja dengan suatu anggapan yang bermacam – macam tergantung dari undang – undang yang mengaturnya. Kelebihannya adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi kedua stelsel diatas. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

FALSAFAH DAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK

Terdiri dari :

Falsafah Pajak
Falsafah pajak sesuai dengan falsafah bangsa dan Negara itu ,karena falsafah bangsa Indonesia adalah pancasila maka falsafah pajak di Indonesia tidak boleh bertentangan dari pancasila dan berstandar pada pancasila.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak
Dasar hokum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) UUD1945 yaitu “ Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang – undang “. Jadi, setiap pajak yang dipungut pemerintah harus berdasarkan undang – undang dan undang – undang tersebut harus disetujui DPR.

HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

Sudah menjadi kewajiban masyarakat di bidang perpajakan, yaitu membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi, yaitu perlawanan terhadap pajak yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hanbatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan sistem pemungutan pajak itu sendiri. Walaupun perlawanan pajak ini tidak secara nyata dari masyarakat, namun akibatnya masyarakat tidak mau membayar pajak.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usahadan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap focus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Usaha tersebut dapat berupa pengelakan atau penyelundupan pajak, pembuatan faktur pajak fiktif, memanipulasi data, melalaikan pajak,dan sebagainya.

PENGGOLONGAN ATAU PEMBEDAAN PAJAK

Para ahli mengadakan penggolongan pembedaan pajak menurut susut pandang masing-masing, yang pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Pajak langsung dan pajak tidak langsung

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan/ digeserkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajakyang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan/ digeserkan kepada pihak lain. Contoh: pajak hotel dan restoran, PPN dan PPn-PM, Bea materai, cukai, dsb.

2. Pajak objektif dan pajak subjektif

a. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak hotel dan restoran, PPN dan PPn-PM, Bea materai, cukai, pajak kendaraan bermotor, pajak radio, dan pajak bumi dan bangunan.

b. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.

Dalam pemungutan pajak atas pendapatan (penghasilan), dikenal adanya 3 asas, yaitu:

1) Asas tempat tinggal

Menurut asas ini, wajib pajak yang bertempat tinggal berhak mengenakan pajak terhadap waajib pajak tersebut atas semua penghasilan darimana saja diperoleh.

2) Asas sumber

Menurut asas ini, Negara dimana sumber penghasilan itu berada, adalah yang berhak memungut pajak dengan tidak memperhatikan diamana wajib pajak tersebut berada.

3) Asas kebangsaan (nationaliteit)

Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu Negara.

3. Pajak pusat dan pajak daerah

a. Pajak pusat

Pajak pusat atau pajak umum atau pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk keperluan rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: pajak penghasilan, PPN dan PPn-BM, Bea materai, pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak pusat administrasinya dikelola oleh direktorat jendral pajakdengan kantor-kantor operasional di daerah, yaitu (1) kantor pelayanan pajak, dan (2) kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

b. Pajak daerah

Pajak daerah atau pajak local adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (propinsi, kota madya, kabupaten), dan hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan ruamh tangga daerah pada umumnya.pajak daerah ditingkat propinsi dikelola oleh dinas pendapatan daerah Tk. I, sedangkan ditingkat kabupaten atau kota madya dikelola oleh dinas pendapatan daerah tingkat II. Menurut UU. No. 18 tahun 1997, tentang “pajak daerah dan retribusi Daerah”, sebagaimana telah diubah dengan UU no. 34 tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah adalah :

1) Pajak daerah tingkat I/ propinsi terdiri dari

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, tarifnya 5%
Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, tarifnya 10%
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tarinya 5%
Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, tarifnya 20%
2) Pajak daerah tingkat II/ kabupaten atau kotamadya, terdiri dari:

Pajak hotel, tarinya 10%
Pajak restoran, tarifnya 10%
Pajak hiburan, tarifnya 35%
Pajak reklame, tarifnya 25%
Pajak penerangan jalan, tarifnya 10%
Pajak pengambilan bahan galian golongan C, tarifnya 10%
Pajak parkir, tarifnya 20%

Baca Juga :