Soal Pelanggaran PPDB, Polri Diminta Bertindak

Soal Pelanggaran PPDB, Polri Diminta Bertindak

Soal Pelanggaran PPDB, Polri Diminta Bertindak

Pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak terjadi pelanggaran. Di antaranya pungutan liar, penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), hingga ketidaktransparanan proses PPDB jalur kelompok rawan melanjutkan pendidikan (RMP).

Menyoal hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

(Bamsoet) meminta agar Polri bertindak.

“Terkait pelanggaran yang terjadi selama kegiatan PPDB seperti pungli, penyalahgunaan SKTM hingga ketidaktransparanan proses PPDB jalur kelompok RMP, saya meminta Komisi III DPR dan Komisi X DPR mendorong pihak Kepolisian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan akan adanya pungli yang terjadi serta menindak tegas oknum penerima dan pemberi pungli,” tegas Bamsoet di Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Menurutnya, hal tersebut diperuntukan agar didapat sistem PPDB yang bersih dan transparan.

“Meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud agar mendesak panitia PPDB seluruh Indonesia untuk melakukan cek dan ricek terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang ditetapkan sebagai persyaratan sebagai peserta didik baru, mengingat jika dokumen dipalsukan hal tersebut merupakan tindak pidana penipuan dan pemalsuan,” tutur dia.

Bamsoet juga meminta Komisi X DPR mendorong Kemendikbud untuk mendesak

seluruh jajaran dibawahnya untuk meningkatkan standardisasi sekolah menuju akreditasi yang terbaik.

“Mengimbau kepada seluruh orangtua siswa untuk menerima sistem penerimaan yang sudah ditetapkan sesuai dengan zona daerahnya masing-masing,” seru mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Sementara dari hasil informasi yang berhasil dihimpun Reaksi dari sebuah sumber menyebutkan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementrian Pendidikan (Kemendikbud) menegaskan, pihaknya akan memberikan sangsi berat kepada pelaku kecurangan dalam PPDB, SD, SMP dan SMA tahun ajaran 2017/2018.

Ia mengungkapkan, jual beli kursi sanksi paling berat, oknum PNS atau pejabat struktural

akan dipecat atau dinonaktifkan. Tapi kalau oknum di luar struktural, orang luar, aparat penegak hukum yang bertindak, bisa pidana. Selain pihak sekolah, pemerintah juga akan memberikan sanksi berat bagi para pelaku kecurangan yang dilakukan oleh oknum orangtua siswa.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB menyebutkan bahwa 20 persen kuota penerimaan siswa di suatu sekolah harus dialokasikan bagi anak tidak mampu.

Namun dalam praktiknya, di masyarakat ditemui ada orang tua siswa yang tergolong ekonomi mampu membuat SSKTM di kelurahan setempat sebagai syarat untuk mendapatkan kuota 20 persen anak tidak mampu pada suatu sekolah.

 

Baca Juga :