Biaya Dinas Pejabat Sedot Anggaran Dikti

Biaya Dinas Pejabat Sedot Anggaran Dikti

Biaya Dinas Pejabat Sedot Anggaran Dikti

Kurangnya anggaran Pendidikan Tinggi (Dikti) salah satunya disebabkan biaya perjalanan dinas pejabat.

Terkadang perjalanan tersebut tidak sesuai dengan pengembangan ilmu yang ada. Komisi X DPR RI membenarkan adanya pengurangan anggaran Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam APBN-P sebesar 1,8 T dikarenakan defisit anggaran yang dialami negara beberapa waktu lalu.

“Seperti yang saya alami sendiri. Pejabat dari kementerian datang untuk mengembangkan suatu bidang ilmu, tapi yang datang tidak hanya satu. Mungkin pejabat dengan stafnya,” ujar Ketua Dewan Pendidikan DIY, Wuryadi kepada Edupost.id, (9/6).

Kegiatan, tambah Wuryadi, yang tidak berkaitan dengan pengembangan pendidikan wajib

dipangkas terutama yang sifatnya hanya personal. Seperti biaya perjalanan dinas para pejabat dan biaya melakukan tata kelola yang berlebihan. Kegiatan tersebut justru mengambil dana lebih besar dari biaya operasional jurusan.

“Nah jadi ga benar itu. Seringkali mengadakan diskusi, seminar tidak terkait dengnan pengembangan ilmu. Jadi biaya administrasi lebih besar dari biaya operasional. Tapi, kegiatan mahasiswa jangan dipangkas,” ungkapnya.

 

Pendapat serupa juga disampaikan Ketua BEM Unila, Ahmad Nur Hidayat,

minimnya anggaran dikti, dikahawitrkan berimbas pada mahasiswa. Seharusnya biaya perjalanan sifatnya terpisah dan tidak menyatu dengan anggaran pendidikan. Hal itu karena anggaran pendidikan di Indonesia belum merata.

“Nah, ini yang masih sering dilakukan pemerintah pusat, bahwa pengembangan pendidikan masih sebatas prosedural belum sampai pada sistem pendidikan yang substansial. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kegiatan kunjungan yang tidak ada manfaatnya,” katanya.

Akibat lainnya, tambah Ahmad Nur Hidayat, kurangnya kuota bidikmisi yang diterima setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kurangnya anggaran, jangan sampai menyebabkan perbedaan pada pelayana dikti. Ia khawatir minimnya anggaran dikti merupakan upaya membatasi pergerakan mahasiswa.

 

Baca Juga :