Asas Hukum Kontrak adalah

Asas Hukum Kontrak adalah

Asas Hukum Kontrak adalah

Asas-asas dalam Kontrak, Setidaknya terdapat lima asas yang perlu mendapat perhatian, yaitu asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (consensualism), asas kepastian hukum (pacta sun servanda), asas itikad baik (good faith), asas kepribadian (personality).
Berikut penjelasannya :

a. Asas Kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Menurut asas kebebasan berkontrak, setiap orang dapat leluasa membuat kontrak apa saja yang mereka inginkan, selama kontrak itu memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.
Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” “semua perjanjian…” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun, tentang apapun, bahkan para pihak juga bebas untuk tidak membuat perjanjian. Namun kebebasan tersebut tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu berada didalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan dan ketertiban umum (misalnya kontrak membuat provokasi kerusuhan).
Hukum kontrak atau perjanjian disebut pula sebagai hukum pelengkap yang dalam bahasa Belanda disebut aanvulend recht atau optional law dalam bahasa inggris. Maksudnya pasal-pasal hukum kontrak berperan apabila para pihak tidak mengatur sendiri dalam perjanjian yang dibuatnya. Dengan keadaan demikian barulah hukum konrak/ perjanjian tersebut tampil dan berperan mengatur hal-hal yang tidak atau lupa diatur oleh pihak yang berkepentingan. sehingga pasal dan undang-undang dalam hukum kontrak akan berfungsi sebagai hukum pelengkap (aanvulend recht) yang melengkapi kekurangan yang terdapat dalam kontrak, dan untuk hal tersebut para pihak tunduk kepada undang-undang yang berlaku.

b. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda)

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengakui bahwa suatu kontrak mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas hanya mengikat para pihak yang menandatanganinya, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian.

c. Asas Konsensualisme (consensualism)

Pasal 1320 KUHPerdata dikatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan empat syarat dan pada syarat pertama adalah “Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming)”. Pasal ini menjelaskan bahwa harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikat diri. Konsensualisme berarti kesepakatan (consensus), yaitu pada dasarnya kontrak dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat. Kemauan untuk mengikat diri dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog). Kontrak telah lahir dan mengikat para pihak begitu adanya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam kontrak atau disebut esensialia perjanjian, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini dapat terjadi dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu kontrak, misalnya syarat harus tertulis, contoh “Akta Perdamaian” merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis.

d. Asas Itikad Baik (good faith/ tegoeder trouw)

Pasal 1338 dalam ayat (3) KUHPerdata dinyatakan : “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka, dan saling percaya. Dalam kontrak, keadaan batin para pihak tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.

e. Asas Kepribadian (personality)

Asas kepribadian berarti suatu prinsip dimana kontrak yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihakpihak lain diluar para pihak. Kontrak yang dibuat hanya untuk kepentingan perseorangan. seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1314 KUHPerdata, “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”
Dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Asas Kepribadian dapat dilihat pula pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan : “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan :”Perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya.” Artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku pada mereka yang membuatnya. Pengecualian pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata dapat dilihat Pasal 1317 KUHPerdata, yang menyatakan : “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.